Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto: Jaka/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengapresiasi tindakan cepat pemerintah, dalam merubah Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, menjadi rumah sakit darurat penanganan pasien Covid-19 yang mulai beroperasi sejak Sabtu (10/7/2021).

“Ini kan bukti nyata, pemerintah bekerja serius dan bertindak all out menangani saudara-saudara kita yang sakit. Bayangkan, hanya dalam lima hari, Asrama Haji tersebut bisa dibuat berubah fungsi menjadi rumah sakit penanganan Covid-19. Bukan untuk tempat isolasi mandiri lho,” kata Rahmad dalam keterangan pers kepada awak media, Minggu (11/7/2021).

Politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan, secara khusus Komisi IX DPR RI juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Kesehatan yang telah memfasilitasi segala fasilitas kesehatan penanganan Covid-19 di Wisma Haji tersebut.

“Sekitar sepuluh hari yang lalu, Presiden Jokowi memanggil Pak Basuki Hadimuljono (Menteri PUPR),  Budi Gunadi (Menkes) dan Ahok ( Komut Pertamina). Ternyata ketiga orang ini berhasil membuat RS Pertamina Cabang Asrama Haji dan tentu kita apresiasi,” pungkasnya.

Legislator asal daerah pemilihan (dapil) Boyolali, Jawa Tengah ini menyampaikan, di sisi lain, segala upaya dan kerja keras pemerintah mengatasi lonjakan kasus Covid-19 akan menjadi percuma jika masyarakat masih abai dengan protokol kesehatan.

“Ini menjadi catatan kita bersama. Berapapun rumah sakit yang disiapkan negara, jumlahnya tidak akan pernah cukup untuk membendung lonjakan kasus Covid-19, jika masih banyak masyarakat yang  mengabaikan terhadap protokol kesehatan. Negara sudah pontang-panting tapi kalau kita tidak taat aturan, ya percuma,’’ sebutnya.

Menyusul alih fungsi Wisma Haji, Rahmad berharap pemerintah di daerah-daerah juga melakukan hal yang sama, membuat rumah sakit penanganan Covid-19 dengan cara memanfaatkan gedung dan sarana pemda. “Pemda harus mengikuti langkah dalam hal ini dan tentunya untuk memperbanyak rumah sakit penanganan Covid-19 di daerah, pemerintah pusat harus melakukan pendampingan mengingat keuangan daerah,” tutup Rahmad. (tn/sf)